pembagian tugas dalam kepolisian. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Polda memiliki sejumlah fungsi. pembagian tugas dalam kepolisian

Saya akan membahas tugas utama tersebut satu per satu. Pasal 3 Syarat dan tata cara penetapan pembagian Daerah Hukum Kepolisian dilaksanakan dengan prinsip: a. Satuan ini dapat dibedakan dari Warna Baretnya Biru Muda. CO, Jakarta- Struktur jabatan dan pangkat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi mulai diberlakukan sejak 1 Januari 20021. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. penyediaan personel Bintara Polri pada khususnya, maka dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara. Pengaruh Jenjang Karier terhadap Tanggung Jawab dan. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPPDalam kementrian negara, susunan organisasi tetap diatur dalam UU No. 5) Pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian; 6) Tanggunggugat penyelenggaraan fungsi, dan kekuasaan kepolisian. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat b. Sementara istilah Jabatan Struktural Jaksa merujuk pada jabatan ia dalam struktur organisasi Kejaksaan. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan. Unit Khusus Ada tiga unit yang termasuk ke dalam unit. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Dalam hal pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian telah diatur didalam undang-undang dasar. c. kepri. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas: a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 9 Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), 2003 Mengkaji. Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta). Tugas Camat Pasal 10 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 2. 11, BN. 22 Agustus 2023. H. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. Badan-badan kepolisian di Amerika Serikat ada sekitar 40. jelas. Kendati demikian, sebelum digantikan Bareskrim juga telah dibentuk badan yang semisal. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 2. Pembagian wilayah administrasi Polri; Susunan Polri ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 3. H. 12110. Gaji di Kepolisian. Manajemen dalam organisasi polisi atau proses-proses administrasi yang diatur dan dikendalikan oleh pejabat-pejabat administrasi kepolisian mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, personalia, pengarahan, pengkordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Baca juga: 3 Jenderal. Profil Pimpinan Polri; 3. 1. Arti lambang. TUGAS DAN WEWENANG POLRI 3 NOVEMBER 2012 TINGGALKAN KOMENTAR Fungsi dan Peran Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan. com - Sebelum menjadi institusi yang terpisah seperti saat ini, Tentara Nasional Indonesia ( TNI) dan Kepolisian RI ( Polri) sempat bersama-sama dalam rentang waktu cukup lama tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( ABRI ). Berikut ini merupakan macam-macam pembagian unit kepolisian beserta masing-masing tugasnya. Struktur organisasi Polri tingkat Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang. Kemudian dengan bergantinya Departemen Maritim menjadi Departemen Perhubungan di tahun1968, tugas-tugas khusus SAR dimasukkan ke dalam Direktorat Navigasi, dan oleh Menhub diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “ a. Baca juga: Aturan Kenaikan Pangkat Prajurit TNI. Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jawa Barat (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) VIII Langlangbuana/Jawa Barat) (bahasa Sunda: Kapulisian Daérah Jawa Kulon) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat. Cara pembagian kerja dalam kelompok menurut saya sebagai berikut : 1. (2) Petugas Polmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor tempat Petugas Polmas bertugas. Polisi pada bidang tugas: a. Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-Undang No. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. 22 Agustus 2023. Dengan demikian, fungsi penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Komisaris Jenderal Polisi R. Penanggung jawab daerah hukum. LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI TUPOKSI SARPRAS POLRI 8 NASKAH SATUAN PENDIDIKAN (NSP) - DIKBANGSPES BRIGADIR/PNS GOL. Untuk itu dalam pelaksanaan tugas kepolisiannya, Polri memiliki fungsi-fungsi teknis kepolisian yang terdiri atas: Fungsi Teknis Binmas; Fungsi Teknis Sabhara; Fungsi Teknis Intelkam Fungsi dan Tugas POLRI. Mengelakkan tanggungjawab dinas. , M. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas : (1) a. Pada awalnya, fungsi penegakan hukum sebagaian besar dilakukan oleh petugas sukarelawan yang dipilih atau ditunjuk yang dibayar oleh surat perintah tugas yang mereka jalani. Tipe Polres. Polsek atau Kepolisian Sektor merupakan pelaksana tugas dan wewenang. Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan. Secara kelembagaan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia ( TNI) merupakan dua entitas yang terpisah. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Dalam keamanan dan pertahanan negara, Polri dan TNI juga terlibat dalam. 2) Ditintelkam(Direktorat Inteljen Keamanan)TUGAS DAN WEWENANG POLRI 3 NOVEMBER 2012 TINGGALKAN KOMENTAR Fungsi dan Peran Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,. a. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya. Namun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tercantum pada pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Dalam waktu dua tahun sejak undang-undang diberlakukan, dibentuk Komisi Nasional yang bersifat permanen, independen dan mandiri” maka amanat dalam undang-undang tersebut Buku ini membahas tentang aspek hukum kepolisian di Indonesia, mulai dari sejarah, peran, fungsi, struktur, hingga kewenangan dan tanggung jawab Polri. Hukum perundang undangan18 Dalam menyelenggarakan kepentingan umum,ada kalanya negaraMarkas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tercantum pada pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Dalam waktu dua tahun sejak undang-undang diberlakukan, dibentuk Komisi Nasional yang bersifat permanen, independen dan mandiri” maka amanat dalam undang. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Peraturan Kapolri No. Pada 1 April 1999, Presiden B. id - Agar diakui oleh dunia, negara harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya pemerintah yang berkuasa. f. Perubahan kedudukan tercatat di bawah Kementrian Dalam Negeri, di bawah Perdana Menteri, di bawah Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, di bawah Menhankam/Pangab, di bawah Menhankam dan di bawah. com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penanggung jawab. Moto yang dibawa Polri adalah Rastra Sewakottama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. [1] Pangkat ini biasanya merujuk kepada para anggota Prajurit garis paling depan dalam kesatuan militer dan sebagai unsur inti dari. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas. 34 tahun 2004 Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 000 badan kepolisian yang berdiri sendiri namun dalam menjalankan tugasnya seolah-olah merupakan komponen dari sistem kepolisian. kepri. Tugas dan Wewenang Kepolisian Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. (3) Pejabat Ankum berwenang terbatas pada tingkat kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi: a. Kepolisian modern Hindia Belanda kemudian dibentuk sekitar tahun 1897-1920 dan merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini, dan pada akhir tahun 1920-an atau. Tim polisi PBB merupakan gabungan dari tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya. Tugas polisi dalam Undang. Penjelasan tugas dan wewenang kepolisian dapat dilihat Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI, sedangkan kode etik kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 18 . Kekuasaan federatif memegang kuasa yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. A. Pasal 13 Undang-Undang No. com - Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberhentikan karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan dalam proses alih status kepegawaian. Umum Ilmu manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia, mengapa demikian karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen. Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kewenangan penyidikan dari Pegawai Negeri Sipil yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 17. menegakkan hukum; 3. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). Jadi, penyidik polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Begitu pentingnya peningkatan kinerja dalam diri polisi membuat manajemen dalam organisasi harus mampu memperhatikan kepemimpinannya yang handal dan komunikasi yang baik serta ditunjang oleh pembagian tugas yang sesuai agar para polisi nyaman dalam melaksanakan tugas yang diberikan, Sehingga bisa meningkatkan kinerja dan. Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : Sebagai informasi tambahan, terdapat Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai macam-macam pembagian unit kepolisian dan masing-masing tugasnya. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. 3. Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU No. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6 Jenis Lembaga-lembaga Negara Indonesia Beserta Tugas dan Wewenangnya Lengkap — Setiap negara di dunia pasti memerlukan sebuah lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai organ dalam menjalankan serangkaian struktur pemerintahan untuk mencapai pada tujuan negara. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Jakarta -. Selain itu, Kapolri juga memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas: Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polri. 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat; atau b. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Fahmi Ramadhan Firdaus, S. Kedudukan Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun;. Begitu pentingnya peningkatan kinerja dalam diri polisi membuat manajemen dalam organisasi harus mampu memperhatikan kepemimpinannya yang handal dan komunikasi yang baik serta ditunjang oleh pembagian tugas yang sesuai agar para polisi nyaman dalam melaksanakan tugas yang diberikan, Sehingga bisa meningkatkan kinerja dan. Trunojoyo No. Bertugas melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara. Memberikan perlindungan, pemgayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Pada era reformasi, setelah pemisahan Polri dari organisasi TNI maka berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer dilingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POMAL) dan Polisi Militer. Dengan kata lain, penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHA-Pidana. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. Oleh Iqbal Hakim Diposting pada Januari 8, 2021. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa: 1. (021) 5201719 Tentang Polri Pesan. Padahal, ketiganya berbeda, salah satunya perihal pimpinannya. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dalam beberapa tugas tertentu, dalam menindak dan merespon suatu kejadian seorang petugas kepolisian bisa menggunakan seragam khusus yang tidak digunakan pada kegiatan dinas umum. Selanjutnya pada faktor karakteristik pekerja/karakteristik personel polisi menunjukkan sikap yang selalu siap, bertanggungjawab terhadap perintah pimpinan maupun tugas yang diamanahkan, dan faktor kebijakan dan praktek manajemen menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan pimpinan terkait keterbatasan sumberdaya atau personel sementara. Ada 5 Fungsi umum dalam kepolisian, yaitu Binamitra, Samapta, Lalu lintas, Intel, dan Reserse Kriminal. 1. 01. ndekatan yuridis sosiologis. Membuat deadline masing-masing tugas. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Polda memiliki sejumlah fungsi. 2 Tahun 2002) Untuk memelihara. Polri dipimpinJakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. 3 Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok a. 2 tahun 2002, pasal 14 ayat (1) huruf c , dinyatakan sebagai berikut : “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : “Membina. Kabupaten Purwakarta dalam Angka. I. Penulis wajib memenuhi 8 jam keja yang dimulai pada pukul 07. Saran yang diberikan adalah : membuat pembagian tugas dan tupoksi pada Sentra Pelayanan SKCK agar tidak terjadi kesan ”serabutan” karena pembagian kerja yang kurang jelas,. Sebagaimana dengan Polda, dan Polsek, Polres juga memiliki beberapa tipe sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerawaan. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Menurut peraturan jaksa agung PER-036/1/JA/09/2011, Pasal 1 angka 6, tahap 1 penyidikan tindakan penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan. Peraturan Kasatfung adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh kepala satuan pembina fungsi kepolisian. Tugas Pokok Kepolisian Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No. I. Untuk mengetahui lebih jauh soal kepangkatan anggota Polri, berikut ini kami sajikan Informasi tentang jenjang dan kepangkatan anggota Polri. 8. 1058, jdih. Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R. Willa Wahyuni. (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. com – Peran lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. polri. Tamtama. Hukim peradilan c. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian di Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keberadaan Kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis yakni penegak hukum, pelindung, pengayom dan. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Pasal 7 . Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bidang legislatif. Kepolisian Republik Indonesia bergabung dengan TNI tujuannya untuk melindungi masyarakat agar tetap. kepri. kepri. Pembagian wilayah tugas Polri D. go. Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pe. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. 3. 5 Tugas polisi tidak hanya melakukan tugas-tugas dalam lingkup prosesPejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian. Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut10: 1. Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; 18. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sekilas, mereka terlihat mempunyai tugas dan wewenang yang sama, padahal kedua instansi ini jauh berbeda. Secara kelembagaan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia ( TNI) merupakan dua entitas yang terpisah. Polisi bertugas untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda 12. 10. Sifat tugas masing-masing fungsi teknis ini didasari dari sifat preemtif, preventif, dan represif kepolisian. 02. 1 Juli 2022 ini Polri merayakan HUT ke-76 Bhayangkara. 2. KeduanyaTamtama sebagai pangkat terendah dalam kepolisian. Ada persinggungan antara tugas Keamanan Dalam Negeri (kamdagri) yang diemban oleh Polri dengan Tugas Pokok Operasi Militer Selain Perang (TPOMSP) yang diatur dalam UU No. Dalam pembagian tugasnya terdapat pangkat polisi dan tugasnya yang perlu diketahui oleh masyarakat. dan komitmen POLRI dalam hal ini Satbrimob Polda Jatim sebagai tempat kerja praktek. Densus. Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan didalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang Undang No. daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri dan pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. kepolisian dalam menjalankan tugasnya. 1. polri. Seorang polisi dengan pangkat Tamtama bertugas menjadi prajurit kepolisian tugasnya sebagai pelaksana tugas khusus dari kepolisian. Kepolisian Negara. Tipe Polres di Wilayah Kepolisian Republik Indonesia adalah : . 38,5% responden menilai bahwa polisi tidak profesional dalam menghadapi masyarakat yang melanggar hukum. 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan. e. DIPA / RKA - KL TA 2015 Nomor : SP DIPA – 060.